Terima Duit Haram Rp8,6 Miliar, KPK Tahan Kader Partai Golkar Walikota Bima

TEROPONG UTARA

- Redaksi

Jumat, 6 Oktober 2023 - 05:18 WIB

30102 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan status tersangka untuk Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di wilayahnya. Dia langsung ditahan usai informasi itu dipublikasikan.

“Dilakukan penahanan pertama pada tersangka MLI (Muhammad Lutfi) selama 20 hari, mulai 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Firli menjelaskan Lutfi bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK sampai upaya paksa pertama itu berakhir. Namun, penyidik bisa memperpanjang masa waktunya jika pencarian barang bukti masih dilakukan.

Kasus ini bermula ketika Lutfi ingin mengkondisikan proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Dia mengajak keluarga intinya untuk melakukan permainan kotor itu.

“Tahap awal pengkondisiannya dengan meminta dokumen berbagai proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima,” ucap Firli.

Lutfi juga diduga memerintahkan sejumlah pejabat untuk menyusun berbagai proyek ada Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima. Kongkalikong itu dilakukan di rumah dinasnya.

Proyek yang dikondisikan untuk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020. KPK mencatat uang yang dikeluarkan negara untuk pengerjaan yang sudah dilakukan mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kemudian MLI secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang ready untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud,” ujar Firli.

KPK juga meyakini Lutfi mengatur proses lelang proyek sebagai formalitas belaka. Pemenangnya diketahui tidak sesuai kualifikasi persyaratan yang sudah ditentukan.

Atas pengkondisian tersebut, Lutfi mendapatkan uang Rp8,6 miliar. KPK kini masih mendalami proyek lain.

“Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI termasuk anggota keluarganya,” kata Firli.

Dalam perkara ini, Lutfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (i) dan atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MGN/Z-8)/MI

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Desa Tualang Kecamatan Runding, Jadi Sorotan Publik, Menuai Sejumlah Masalah Korupsi dan Pajak Desa

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 22:14 WIB

Ahli Waris Geruduk PT Telkom Indonesia Regional 7 Makassar Ganti Untung Tanah Milik Pakki Hadji

Kamis, 2 Mei 2024 - 22:06 WIB

Kab Takalar Sebagai Tuan Rumah Diacara MTQ, Sementara Proyek Pembangunan Masih Banyak Belum Rampung

Selasa, 16 April 2024 - 23:49 WIB

Dikomandoi AKP DR Raja Kosmos P, Jajaran Sat Reskrim Polres Rohul Dinilai Layak Dapat Reward Dari Kapolres Dan Kapolda Riau

Minggu, 10 Maret 2024 - 21:48 WIB

Viral..!!Pemkab Purwakarta Tutup Mata Terkait Rumah Warga Yang Jebol Terkenak Longsor

Minggu, 3 Maret 2024 - 03:43 WIB

Biosolar 6.800 Naik Menjadi 8000 Per Liter Di SPBU 73 92 40 3 Marina Kabupaten Bantaeng Milik Hj.Rahmat

Kamis, 29 Februari 2024 - 21:56 WIB

HJ.Rahmat Pemilik SPBU 73.924.03 Marina Melayani Konsumen Pembelian Solar Subsidi 8000/ Liter

Kamis, 29 Februari 2024 - 18:31 WIB

Bappeda Rohul Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2025

Kamis, 29 Februari 2024 - 18:22 WIB

Tak Merasa Aman Tinggal Di Rumah Sendiri Warga Datangi Polsek Rambah, Polri Akan Fasilitasi Pertemuan Kembali

Berita Terbaru

ACEH TENGGARA

Tim19 H.Raidin Pinim Kecamatan Bambel Dikukuhkan

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:18 WIB